Cyberlaw di Indonesia

Sejak satu dekade terakhir Indonesia cukup serius menangani berbagai kasus terkait Cybercrime. Menyusun berbagai rancangan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktivitas user di  dunia maya. Dengan peran aktif pemerintah seperti itu, dapat dikatakan Cyberlaw telah mulai diterapkan dengan baik di Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa kategori kasus Cybercrime yang telah ditangani dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 27 sampai dengan Pasal 35) :

1.             Illegal Contents

a.       muatan yang melanggar kesusilaan (Pornograph)

b.      muatan perjudian (Computer-related betting)

c.       muatan penghinaan dan pencemaran nama baik

d.      muatan pemerasan dan ancaman (Extortion and Threats)

2.             Illegal Contents

a.         berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (Service Offered fraud).

b.         informasi   yang   ditujukan   untuk   menimbulkan   rasa   kebencian   atau permusuhan (SARA).

3.             Illegal Contents

Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

4.             Illegal Access

a.       Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

b.      Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  tujuan  untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

c.       Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau   Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

5.             Illegal Interception

a.        Intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  dalam  suatu  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  tertentu milik Orang lain.

b.        Intersepsi          atas      transmisi          Informasi                     Elektronik       dan/atau Dokumen Elektronik  yang  tidak  bersifat  publik  dari,  ke,  dan  di  dalam  suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

6.             Data Leakage and Espionage

Mengubah,  menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

7.             System Interference

Melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

8.             Misuse Of Devices

Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak  Komputer  yang  dirancang  atau  secara  khusus dikembangkan untuk memfasilitasi cybercrime, sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi cybercrime.

9.             Data Interference

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,  pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Berikut ini Table Pelanggaran Di Dunia Maya (Cybercrime) dan Hukuman yang diambil dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia :

CYBERCRIME		HUKUMAN
Pasal	Kategori	Penjara	Denda
27	Illegal Contents; Pornograph, Computer related   betting, Offense, Extortion and Threats	6 Tahun	Rp. 1.000.000.000,-
28	Illegal Contents; Service Offered Fraud, Offense	6 Tahun	Rp. 1.000.000.000,-
29	Illegal  Contents;  Extortion  and Threats	12 Tahun	Rp. 2.000.000.000,-
30	Illegal  Access  (Hacking,  Data Forgery, Cracking )	6 s.d 8 Tahun	Rp. 600.000.000,- s.d Rp. 800.000.000,-
31	Illegal Interception	10 Tahun	Rp. 800.000.000,-
32	Data Leakage and Espionage	8 s.d 10 Tahun	Rp. 2.000.000.000,- s.d Rp. 5.000.000.000,-
33	System Interference	10 Tahun	Rp. 10.000.000.000,-
34	Misuse Of Devices	10 Tahun	Rp. 10.000.000.000,-
35	Data Interference	12 Tahun	Rp. 12.000.000.000,-

Tabel di atas hanya menangkap pelanggaran sampai dengan pasal 35, sedangkan dua pasal  berikutnya  (36 dan 37) sengaja tidak ditampilkan  karena merupakan pasal tersebut membahas tentang pelanggaran turunan dari pasal-pasal sebelumnya.